6 Desember 2025
TimePhoto_20251031_102733

Dumai ( InfoPublik.id ), DPRD Kota Dumai menggelar Rapat Dengar Pendapat Petani dan masyarakat Wilayah Rt 07 dan RT 013 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan kota Dumai yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Dumai Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau , Jumat ( 31/10/2025 ).

 

Turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat antara lain Wakil Anggota DPRD Bapak Johanes Talepta dalam hal ini sebagai Pimpinan Rapat, Anggota Dewan Hasrizal, Anggota Dewan Doglas , Anggota Dewan Edison, Ketua RT 013 dan RT 07, Perwakilan Polres Dumai, Perwakilan Kantor KSOP, Perwakilan Polairud Polres Dumai, Kadis Dispertaru , Lurah/ Camat Sungai Sembilan , dan para masyarakat petani .

 

Ada pun Rapat Dengar Pendapat petani & masyarakat wilayah Rt 07 dan 013 di Ruang Cempaka Lantai 1 DPRD Kota Dumai. Terkait Menindak lanjuti Surat No 01/APS-BT/DMI/27/oktober 2025 membahas dan meminta solusi terbaik terkait Kawasan petani wilayah Senepis Di RT 07 dan RT 013 kel. Batu Teritip Kec.Sungai Sembilan kota Dumai berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang percepatan penyelesaian Repormasi Agraria di kawasan Senepis.

 

Dalam penyampaian pak Umar Wijaya sebagai Ketua Koperasi Gaporkan sekaligus Ketua RT mewakili keluhan masyarakat petani menyampaikan permohonan dan permintaan kepada DPRD kota Dumai yang hadir yaitu ; Agar segera memperjelas Tapal Batas dan Pembuatan Gapura

 

Pak Agus sebagai Ketua RT 013 menyampaikan bahwa,’ masyarakat sudah menjalankan aturan dari Perwako Dumai, tapi saat ini dari Provinsi tetap melarang masyarakat membuat kegiatan seperti memakai alat berat untuk membuat tanggulan atau buat parit serta tali air dengan tujuan mencegah banjir tapi malah dilarang dari Oknum Provinsi Riau ,” ujar Agus.Keluhan masyarakat ini ditanggapi baik oleh DPRD Komisi I yang dipimpin oleh pimpinan rapat Bapak Johanes Talepta .

 

Beliau menjawab keluhan tersebut dan mengatakan,’ Permasalahan ini belum mendapatkan kejelasan lahan dari Pemerintah. Pertanian di kawasan hutan karna masyarakat & petani sudah puluhan tahun tinggal di wilayah hutan Senepis. Malah Hasil panen sawit petani saat membawa ke tempat penjual sawit pakai pompong di tangkap Pihak Polairud dari Polda Riau.

 

Mendengar penjelasan dari DPRD Kota Dumai, bahwa permasalahan Petani & masyarakat di Senepis RT 07 dan RT 013 ini adalah dalam kawasan PT.Diamont Timber dan harus dihadirkan pihak PT.Diamont Timber dan kita minta jawaban dan solusinya atas permasalahan ini.

 

DPRD menanggapi dengan serius dan akan turun langsung serta mendukung penuh apa yang menjadi keluhan petani dan masyarakat , dan segera usut tuntas sampai mendapat jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut.

 

Tokoh Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Datuk Darwis mengemukakan pendapatnya dan keluhannya dihadapan Anggota DPRD Kota Dumai serta masyarakat petani yang hadir bahwa,” permasalahan ini banyak dilakukan oleh para Mafia tanah dan cukong yang bekerja sama dalam menguasai lahan, sehingga masyarakat menjadi Korban .” Ungkap Datuk Darwis, Dan beliau menerangkan bahwa permasalahan yang timbul di sebabkan karena ;

* PT.Diamont Timber melakukan

Penyembunyian peristiwa.

* Izin PT.Diamont Timber adalah Hak

Pengelola Hutan ( HPH ) tetapi saat

sampai saat ini hutan tersebut tidak

ada.

* Tapal Batas sudah clear menurut

Permendagri.

* Tidak adanya pengungkapan data

kepada masyarakat sehingga

masyarakat menjadi korban mafia

Lahan yang tidak adil dalam

permasalahan ini, yang dimaksud

disini contohnya ada 1 orang punya

2000 Ha , dan ada 1 orang punya

6000 Ha.dan ini tidak bisa di tangani

oleh KPK.

 

Beliau menyarankan ,” Libatkan Lembaga Adat Melayu Riau dalam permasalahan ini, dan akan bersama – sama masyarakat untuk memberantas Mafia Lahan berikut Cukongnya ,” tegasnya .

 

Penutup Rapat Dengar Pendapat ini, Pimpinan Rapat bersama Komisi I, II dan III dengan bidang- bidangnya akan segera turun langsung ke wilayah Senepis dan akan usut tuntas permasalahan ini , dan mohon dukungan dari semua masyarakat petani di Senepis agar permasalahan tersebut menemukan solusi terbaik. Acara berjalan dengan bak dan kondusif .

Fitri ( pimpred )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *