EMPAT LAWANG ( infopublic.id ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, menggelar rapat paripurna penting dalam rangka mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Empat Lawang, Jalan Lintas Sumatera KM 3,5 Talang Banyu, Kecamatan Tebing Tinggi, ini juga diisi dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD serta penyerahan catatan strategis dan rekomendasi kepada pihak eksekutif.
Suasana sidang berlangsung tertib, aman, dan kondusif, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun daerah yang dikenal dengan semboyan Saling Kerawati dan Saling Keruani. Rapat ditutup dengan pembacaan doa.
Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Empat Lawang Arifai, SH, Sekretaris Daerah Fauzan Khoirul, AP., MM, Ketua DPRD Darli, SH., MH., didampingi Wakil Ketua DPRD Dr. Wulan Purnamasari, serta para anggota DPRD, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja Pansus dan seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan serta masukan terhadap LKPJ Bupati.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi laporan Panitia Khusus serta berbagai pandangan dari fraksi-fraksi. Ini merupakan bukti bahwa DPRD bekerja secara serius, mendalam, dan bertanggung jawab atas amanah masyarakat,” tegas Darli.
Sementara itu, Wakil Bupati Empat Lawang Arifai, SH, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras dalam membahas LKPJ Tahun Anggaran 2025.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD, khususnya Pansus dan seluruh fraksi. Laporan dan rekomendasi ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan Empat Lawang yang Makmur, Aman, Damai, Agamis, Nasionalis, dan Indah,” ujarnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD menegaskan perannya dalam fungsi pengawasan dengan memberikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
( Budi.A )
