Sofifi ( infopublic.id ), Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan sekitar Rp 550 miliar pada 2026 untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota, dengan fokus pada konektivitas, pelayanan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Anggaran ini dikelola melalui belanja langsung Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, termasuk perencanaan, pembangunan fisik, dan pengawasan proyek.
Plt. Kepala Dinas PUPR, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan bahwa pembangunan dirancang merata, mulai dari pusat pemerintahan di Sofifi hingga kepulauan terluar. Di Sofifi, proyek meliputi pembangunan masjid, rumah dinas, kantor DPRD, workshop Dinas PUPR, serta proyek SPAM Tampadamai senilai Rp 20 miliar untuk penyediaan air bersih.
Di Ternate, pembangunan diarahkan pada tanggul, sungai, gedung publik, dan pelestarian bangunan bersejarah, serta penguatan konektivitas jalan. Di daratan Halmahera, proyek mencakup rehabilitasi irigasi, pembangunan jalan dan jembatan strategis, serta akses ke permukiman dan kawasan relokasi. Pulau-pulau terluar seperti Morotai, Kepulauan Sula, dan Taliabu menerima proyek pengaman pantai, jalan utama, dan irigasi.
Risman menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya Balai Cipta Karya, agar kebutuhan infrastruktur dasar seperti air minum dapat terpenuhi di seluruh wilayah Maluku Utara.
Dengan alokasi anggaran yang merata dan menyeluruh, pembangunan 2026 di Maluku Utara tidak hanya menitikberatkan pada fisik semata, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari pusat pemerintahan hingga pulau-pulau terluar.
Tim Redaksi
