Jakarta, InfoPublic.id — Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan landasan konstitusional yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, profesionalisme, serta efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Penegasan tersebut disampaikan Agum Gumelar kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026 yang digelar di Jakarta.
Menurut Agum, posisi Polri di bawah Presiden memberikan kejelasan komando, arah kebijakan nasional yang terintegrasi, serta memperkuat independensi Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dukungan serta kepercayaan yang terus diberikan oleh para senior Polri, purnawirawan, dan keluarga besar PEPABRI. Dukungan tersebut, menurutnya, menjadi energi moral dan motivasi besar bagi seluruh jajaran Polri dalam mempercepat agenda Transformasi Polri yang Presisi dan berkelanjutan.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel Polri,” tegas Wakapolri.
Dalam forum Munas VI PP Polri tersebut, Wakapolri juga memaparkan sejumlah langkah konkret dan strategis yang telah serta akan terus dilakukan Polri dalam mendorong transformasi menyeluruh di tubuh institusi kepolisian.
Pertama, penguatan sumber daya manusia dan pendidikan melalui pembenahan sistem rekrutmen yang transparan dan berintegritas, peningkatan kualitas pendidikan kepolisian, serta pengembangan karier personel berbasis kompetensi dan kinerja. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.
Kedua, transformasi kultural dan penguatan etika profesi, dengan menekankan pembinaan mental, keteladanan pimpinan, serta internalisasi nilai-nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel Polri di semua jenjang.
Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, baik internal maupun eksternal, guna memastikan transparansi, penegakan disiplin, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Keempat, modernisasi sarana dan prasarana, termasuk peningkatan fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi modern, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian agar lebih efektif dan profesional.
Kelima, transformasi digital, melalui percepatan digitalisasi layanan publik, sistem pengawasan, serta manajemen organisasi untuk mewujudkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien dalam menghadapi tantangan zaman.
Keenam, penguatan fungsi operasional kepolisian, meliputi peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta optimalisasi fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden Republik Indonesia dan tuntutan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Wakapolri.
Tim Redaksi
