Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) yang berasal dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, Rabu (28/1/2026), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat arah kebijakan pengelolaan energi nasional ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menandai dimulainya babak baru tata kelola energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, sektor energi merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, khususnya terkait kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Seluruh arah kebijakan tersebut akan dirumuskan dan diperkuat melalui roadmap yang disusun bersama Dewan Energi Nasional.
“Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan hal itu adalah melalui kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor energi sangat kuat dan konsisten. Hal tersebut sejalan dengan visi Asta Cita, khususnya pada poin kedua yang menekankan ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Ini merupakan bentuk komitmen Presiden yang menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menekankan pentingnya ketahanan energi dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa Dewan Energi Nasional dalam waktu dekat akan menggelar rapat perdana dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Presiden untuk pelaksanaan sidang pertama DEN. Fokus utama yang menjadi arahan Presiden meliputi penguatan kedaulatan energi tanpa intervensi pihak luar, kemandirian energi, hingga pencapaian swasembada energi secara bertahap.
“Kita menyadari bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor BBM sekitar 30 juta kiloliter per tahun, baik solar maupun bensin. Oleh karena itu, upaya menuju kemandirian dan swasembada energi akan dilakukan secara bertahap, dengan tujuan akhir mencapai swasembada energi,” tegas Bahlil.
Pelantikan Dewan Energi Nasional ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola energi nasional, mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor, menjamin keberlanjutan pasokan energi, serta mempercepat transformasi menuju sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sumber : Setkab
Tim Redaksi
