Makassar,infopublic.id — Di tengah situasi darurat akibat bencana banjir yang melanda sejumlah daerah, publik menyoroti ucapan Wakil Ketua Badan Gerakan Nasional (BGN) yang menyindir mahasiswa karena dianggap tidak turun membantu korban banjir. Pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak mencerminkan empati maupun kepemimpinan yang semestinya ditunjukkan seorang pejabat publik saat bencana.
Tokoh masyarakat, Bung Naim, menilai ucapan tersebut keliru secara etika sekaligus berpotensi menyesatkan persepsi publik mengenai peran dan tanggung jawab lembaga negara dalam penanggulangan bencana.
> “Mahasiswa bukan institusi formal kebencanaan, bukan pemegang anggaran, dan tidak memiliki kewenangan struktural dalam mitigasi bencana. Pejabat negara memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga ucapan dan tindakan,” tegas Bung Naim.
Menurutnya, pada situasi krisis, pejabat justru dituntut memberikan ketenangan psikologis, memperkuat koordinasi, serta hadir nyata mengarahkan respons kelembagaan—bukan melontarkan sindiran terhadap kelompok masyarakat.
Di lapangan, aparat TNI dan Polri terus memperlihatkan kerja nyata: melakukan evakuasi warga, distribusi logistik, hingga pengamanan jalur penyelamatan. Respons cepat ini diapresiasi masyarakat karena memberikan dampak langsung terhadap keselamatan warga.
Sementara itu, pernyataan Wakil Ketua BGN yang menyinggung mahasiswa dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat pada saat bencana.
Fakta di lapangan menunjukkan banyak kelompok mahasiswa yang terlibat dalam aksi kemanusiaan: mulai dari menjadi relawan evakuasi, membuka dapur umum, hingga menggalang donasi untuk kebutuhan darurat para korban.
Hal ini menegaskan bahwa sindiran terhadap mahasiswa tidak hanya tidak berdasar, tetapi justru mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama pejabat publik dalam penanggulangan bencana.
Bung Naim menegaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran pejabat yang mampu memimpin, bukan pernyataan yang justru memperkeruh keadaan.
> “Rakyat sedang berjuang menjaga keselamatan keluarganya. Mereka tidak membutuhkan sindiran dari pejabat. Mereka membutuhkan kehadiran nyata, ketegasan, dan kecepatan,” ujarnya.
Menurutnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang hadir membantu ketika rakyat membutuhkan.
Di tengah bencana yang berdampak luas, masyarakat menunggu langkah konkret dari Wakil Ketua BGN sebagai pejabat publik: apakah akan menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan atau justru berhenti pada retorika yang tidak memberi manfaat.
