Halmahera Selatan, InfoPublic.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD tersebut dihadiri para wakil ketua, seluruh anggota dewan, Sekretaris Daerah, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum memasuki proses pembahasan dan penetapan APBD 2026.
Dalam forum resmi itu, setiap fraksi menyampaikan sikap politik, evaluasi kritis, serta catatan strategis terhadap arah kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Berbagai sorotan disampaikan, mulai dari penguatan pelayanan publik hingga efektivitas belanja daerah.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya penyusunan APBD yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mereka menilai pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata, menyentuh wilayah-wilayah pinggiran, serta mengutamakan kebutuhan masyarakat luas.
Selain itu, fraksi-fraksi juga menyoroti perlunya disiplin anggaran dan akurasi perencanaan. Transparansi dalam pengelolaan belanja daerah menjadi salah satu tuntutan utama agar setiap program yang dijalankan pemerintah dapat diukur manfaatnya dan tidak menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, beberapa fraksi turut menegaskan pentingnya percepatan program pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pembenahan tata kelola keuangan daerah. Mereka meminta agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga Halmahera Selatan.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi, paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda jawaban pemerintah daerah. Seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi fraksi akan dibahas lebih lanjut pada tahap pembahasan komisi hingga akhirnya masuk dalam proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD Halmahera Selatan berharap, dengan masukan yang konstruktif dari seluruh fraksi, penyusunan APBD 2026 dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Tim Redaksi
Editor : Redaksi
