Ternate, InfoPublic .Id – 15 Oktober 2025 — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi meluncurkan Program Transparansi Pengelolaan Dana BOSP dan BOSDA tingkat SMA, SMK, dan SLB, sekaligus meninjau kondisi sarana dan prasarana di SMAN 10 Ternate, Rabu (15/10/2025).
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Program tersebut dirancang sebagai langkah konkret untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pendidikan yang berintegritas.
“Setiap rupiah dari dana BOSP dan BOSDA adalah amanah rakyat untuk masa depan generasi penerus kita. Penggunaannya harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peserta didik,” ujar Sherly.
Ia juga menyinggung tantangan fiskal yang akan dihadapi Maluku Utara pada tahun mendatang. Menurutnya, pada 2026, provinsi ini diproyeksikan kehilangan sekitar Rp800 miliar dari total APBD. Dari sebelumnya Rp3,5 triliun di tahun 2025, turun menjadi sekitar Rp2,7 triliun.
“Artinya kita kehilangan sekitar 22 persen dari tahun ini. Namun, alokasi untuk pendidikan tetap kami tetapkan sebesar 35 persen dari APBD karena sektor ini menjadi prioritas utama pemerintahan Sherly–Sarbin,” tegasnya.
Gubernur Sherly menekankan agar penggunaan dana BOSP dan BOSDA benar-benar fokus pada kepentingan siswa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ia juga mendorong sekolah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja modern.
“Dana pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk berkembang — baik akademik, seni, olahraga, maupun inovasi. Mereka harus mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional,” ucapnya.
Selain menyoroti aspek pendanaan, Sherly juga menegaskan pentingnya pemutakhiran data pendidikan secara berkala, mencakup data siswa, jurusan, hingga tenaga pendidik. Ia menyebut data yang valid menjadi fondasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan penguatan infrastruktur sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa peluncuran program ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan terbuka untuk publik.
“Melalui program ini, seluruh penggunaan dana BOSP dan BOSDA akan dipublikasikan di setiap sekolah. Masyarakat, guru, dan siswa dapat mengaksesnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujar Abubakar.
Ia menambahkan, saat ini Maluku Utara memiliki 407 sekolah menengah dengan total 61.000 siswa, di mana sekitar 1.700 di antaranya masih berstatus residu.
“Sebanyak 90 persen siswa sudah berstatus non-residu, artinya datanya valid dan terverifikasi dalam sistem Dapodik dan Dukcapil,” katanya.
Abubakar memastikan bahwa pemutakhiran data siswa akan rampung bulan depan, sehingga seluruh SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara memiliki data yang valid dan akurat.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sherly juga meninjau langsung ruang belajar dan fasilitas pendukung di SMAN 10 Ternate, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah pejabat terkait.
“Sarana dan prasarana adalah kunci utama peningkatan mutu pendidikan. Dana BOSP dan BOSDA harus digunakan dengan tepat untuk menjamin masa depan generasi penerus,” tutup Abubakar.
Kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Kepala Balai Guru Penggerak, para Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota, serta seluruh Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara. // Red
