Ternate, InfoPublic.id — Dalam upaya memperkuat layanan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Maluku Utara, Asisten Kapolda untuk Pengawasan dan Pengendalian (AKM) Tingkat III Itwasda mewakili Kapolda Maluku Utara menghadiri kegiatan bertajuk “Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara instansi pusat, daerah, dan aparat penegak hukum dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan layanan gizi dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara geografis.
Program SPPG sendiri merupakan inisiatif strategis dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan, yang difokuskan pada layanan gizi keliling berbasis pelayaran laut. Sasaran utama program ini adalah kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang berisiko tinggi mengalami stunting. Dengan menggunakan moda transportasi laut, program ini menjawab tantangan besar dalam akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Namun, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, distribusi logistik yang belum optimal, dan kesulitan akses ke daerah pelosok. Untuk itu, kegiatan optimalisasi ini bertujuan untuk:
Memastikan pelaksanaan program SPPG sesuai dengan standar pelayanan gizi nasional.
Menjamin layanan gizi menjangkau seluruh masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Meningkatkan kapasitas tenaga lapangan dan pengawas program gizi keliling.
Membangun sistem pemantauan dan pengawasan yang akuntabel dan terintegrasi antarinstansi.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:
1. Tersedianya data pemantauan yang akurat, real-time, dan berkelanjutan.
2. Terlaksananya pengawasan lapangan secara aktif dan terstruktur.
3. Terpenuhinya hak atas gizi secara adil di seluruh wilayah Maluku Utara.
4. Terjalinnya kolaborasi yang kuat antara instansi kesehatan, aparat keamanan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menjamin keberlanjutan program.
Kehadiran perwakilan Polda Maluku Utara dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan nyata institusi kepolisian terhadap program-program strategis pemerintah, khususnya dalam menjamin kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang rentan dan sulit dijangkau.
Program SPPG menjadi harapan baru dalam memerangi stunting dan kekurangan gizi di Maluku Utara, dan sinergi antarlembaga menjadi kunci utama suksesnya implementasi di lapangan.
