Langgur, InfoPublic.id — Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa aset milik daerah (AMD) merupakan bagian penting dari kekayaan daerah yang wajib dikelola secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Thaher dalam keterangannya di ruang kerja, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jumat (4/7/2025).
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berupaya keras agar aset-aset milik daerah dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Thaher.
Aset Daerah sebagai Penopang Pemerintahan
Pemkab Maluku Tenggara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan barang yang diperoleh melalui APBD maupun perolehan sah lainnya.
“Setiap tahun, kami mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang pemerintahan, pelayanan dasar masyarakat, hingga bantuan ke sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Selain dari APBD, Maluku Tenggara juga menerima hibah barang dari pemerintah pusat, provinsi, dan instansi lainnya sebagai tambahan dukungan aset.
Tantangan Sertifikasi dan Peran ATR/BPN
Bupati Thaher juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait sertifikasi tanah aset pemerintah daerah yang belum sepenuhnya rampung. Ia menyebut kondisi ini dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari.
“Kami berharap kerja sama dengan Kantor ATR/BPN melalui nota kesepahaman bisa mempercepat proses sertifikasi dan memperkuat legalitas aset daerah,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Koordinasi KPK RI, khususnya dalam pendataan, pencatatan, dan penertiban aset.
“Ini bagian dari komitmen Pemkab Malra untuk memperkuat tata kelola aset yang akuntabel dan transparan,” imbuhnya.
Apresiasi terhadap KPK dan Harapan ke Depan
Bupati Thaher turut menyampaikan apresiasi kepada Tim KPK RI yang telah menggelar rapat koordinasi di daerahnya. Ia berharap sinergi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki tata kelola aset milik pemerintah daerah.
“Kami menyambut baik dukungan KPK dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Ini sangat penting untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas,” tutup Bupati.
