InfoPublic.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah guna memastikan program tersebut berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi para siswa.
Pemantauan dilakukan Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, dengan mengunjungi TKN Pembina, SDN 7 Madurejo, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Madurejo pada (12/3/2026).
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program ini, mulai dari kualitas menu, proses pengolahan hingga distribusi makanan, sehingga anak-anak benar-benar menerima makanan yang layak dan bergizi,” ujar Nurhidayah.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau proses distribusi makanan kepada siswa, mengecek kualitas menu yang disajikan, serta melihat langsung mekanisme pengolahan makanan di dapur penyedia layanan. Ia juga berdialog dengan pihak sekolah dan para siswa untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program MBG.
Program MBG di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sasaran sekitar 1.800 siswa setiap hari. Program ini bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung kesehatan serta konsentrasi belajar siswa.
Nurhidayah menjelaskan, nilai anggaran makanan dalam program tersebut memiliki beberapa komponen pembiayaan yang perlu dipahami masyarakat.
“Untuk makanan, skala kecil Rp8.000 dan skala besar Rp10.000. Kemudian ada Rp3.000 untuk bahan baku operasional dan Rp2.000 untuk kebutuhan lain seperti sewa tempat, fasilitas, serta peremajaan alat masak, sehingga totalnya Rp15.000,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa skema pembiayaan tersebut juga diterapkan dalam pelaksanaan SPPG di Kabupaten Kotawaringin Barat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi, terutama terkait variasi menu agar makanan yang disajikan kepada siswa tidak monoton.
Menurutnya, pihak SPPG telah menyiapkan menu yang berganti setiap hari agar lebih menarik dan sesuai dengan selera anak-anak. Kualitas menu juga diawasi oleh tenaga ahli untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi bagi anak sekolah.
Selain itu, Nurhidayah menyebutkan bahwa sebagian bahan baku makanan masih dipasok dari Pulau Jawa, sehingga turut memengaruhi biaya operasional program. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar pelaksanaannya tetap berjalan optimal.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG tidak dapat diganti dengan pemberian uang tunai kepada siswa karena merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Kami akan terus mengawasi mulai dari proses sterilisasi pengolahan, waktu pengantaran, hingga makanan sampai ke sekolah. Jangan sampai anak-anak menerima makanan yang sudah dingin atau belum matang. Semua harus dipastikan kualitasnya,” pungkasnya.
