Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi serta arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Tito saat melantik Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya keselarasan antara program pemerintah daerah (Pemda) dengan kebijakan strategis Presiden. Menurutnya, seluruh aparatur di lingkungan Kemendagri harus memahami paradigma besar pembangunan nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Ia menyebut transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja, sebagai kunci menghadapi perubahan zaman. Aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dan profesional dinilai menjadi fondasi utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Perubahan ini sangat mendasar dan harus bergerak cepat serta revolutif,” tegas Tito.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam kondisi global yang kompetitif dan penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor strategis, seperti pangan, energi, dan ekonomi. Berbagai program yang digagas Presiden, menurutnya, berorientasi pada penguatan ketahanan tersebut.
Kemendagri, lanjut Tito, memiliki peran sentral dalam memastikan pemerintah daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam mendorong penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.
Ia mengingatkan agar seluruh jajaran, termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD, tidak terjebak pada pola pikir sektoral, melainkan memahami visi besar pembangunan nasional.
Menurutnya, perubahan kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut kehadiran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, terutama kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.
“Seluruh kebijakan harus bermuara pada ekonomi sosial kerakyatan dan dalam konteks global kita harus mengedepankan kemandirian atau self-reliance, mampu berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya.
Tim Redaksi
