Menkomdigi Tekankan Kecepatan dan Ketepatan Komunikasi Publik untuk Tangkal Disinformasi Digital

JAKARTA, InfoPublic .id – Jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah diminta untuk meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan dalam menyampaikan komunikasi publik di tengah derasnya arus disinformasi yang semakin masif di ruang digital.

 

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

 

Menurut Meutya, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk memilih antara kecepatan atau ketepatan. Keduanya harus berjalan beriringan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi dan disinformasi untuk membentuk persepsi publik.

 

“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” tegas Meutya Hafid.

 

Ia menambahkan, keberhasilan komunikasi pemerintah bukan ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun dalam rilis resmi, melainkan oleh sejauh mana pesan tersebut benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat.

 

“Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tetapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ujarnya.

 

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menilai tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks. Di era digital, persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.

 

“Reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah,” kata Fifi.

 

Ia menegaskan bahwa konsep satu narasi bukan berarti menyeragamkan pesan di semua instansi, melainkan menyamakan arah komunikasi agar saling menguatkan dan tidak saling meniadakan.

 

“Satu narasi artinya bergerak menuju tujuan yang sama, saling memperkuat pesan, bukan meniadakan peran masing-masing,” jelasnya.

 

Dalam forum tersebut, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, turut mendorong transformasi peran humas pemerintah. Menurutnya, humas tidak lagi cukup bersikap reaktif dan defensif, tetapi harus proaktif, strategis, dan visioner.

 

“Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya.

 

Pandangan serupa disampaikan Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono. Ia menilai perubahan teknologi yang sangat cepat, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), menuntut insan kehumasan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

 

“Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang terpenting adalah kita terus belajar dan beradaptasi bersama,” katanya.

 

Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 ini dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri atas kepala biro humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dari seluruh Indonesia.

 

Forum Bakohumas merupakan wadah koordinasi dan kerja sama nonstruktural yang mempertemukan unit kehumasan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, serta unsur TNI dan Polri. Forum ini bertujuan untuk mensinergikan komunikasi publik pemerintah, menyebarluaskan kebijakan, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kolaborasi, serta menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

 

Selain itu, Forum Bakohumas juga menjadi ruang berbagi strategi, data, dan pengalaman antarhumas pemerintah agar pesan yang disampaikan kepada publik selaras dan beresonansi.

 

Momentum GPR Outlook 2026 diharapkan mampu memperkuat peran strategis kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang kian kompleks dan menantang.

 

Tim Redaksi

More From Author

Derby London Berjalan Ketat, Arsenal Taklukkan Chelsea dan Melaju ke Final EFL Cup

Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Tekan Exclusion Error PKH hingga 28,2 Persen, Mensos Optimistis Turun di Bawah 10 Persen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recent Comments