JAKARTA, Cakrawala Malut.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
Keberhasilan tersebut ditandai dengan penurunan tajam tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat exclusion error di Banyuwangi berhasil ditekan dari sebelumnya mencapai 77,7 persen menjadi 28,2 persen.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa digitalisasi penuh dalam penyaluran bansos mampu memperbaiki kualitas data secara signifikan. Ia pun optimistis, apabila sistem digital diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, angka kesalahan penargetan dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
“Kita harus berbasis bukti, dan ini sudah cukup menjadi bukti. Dengan digitalisasi bansos, ke depan angkanya bisa di bawah 10 persen. Jika ini berhasil, maka akan sangat membantu DTSEN sekaligus mendukung BPS dalam melakukan pemutakhiran data yang lebih akurat,” ujar Mensos saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/2/2026).
Piloting digitalisasi bansos tersebut merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah yang mengadopsi konsep Digital Public Infrastructure (DPI) serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan.
Menurut Gus Ipul, uji coba yang dilakukan di Banyuwangi memberikan sejumlah pelajaran penting sekaligus dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah respons positif masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran bansos yang dinilai lebih objektif, netral, dan mampu mengurangi potensi konflik sosial di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, para petugas lapangan, termasuk pendamping sosial, juga merasakan manfaat besar dari sistem digital ini. Proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih transparan, terukur, dan berbasis data, sehingga meminimalkan tekanan sosial maupun tudingan subjektivitas terhadap petugas.
Selain itu, mekanisme sanggah atau pengajuan keberatan dari masyarakat turut diperkuat melalui berbagai kanal pemutakhiran data. Masyarakat dapat secara aktif memperbarui informasi melalui aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, hingga layanan WhatsApp Center, yang memungkinkan koreksi data dilakukan secara cepat dan real time.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memastikan data tetap mutakhir dan tepat sasaran. Ini adalah ekosistem yang saling menguatkan antara pemerintah dan warga,” tambah Mensos.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para perwakilan pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan baik secara luring maupun daring.
Pemerintah berharap, keberhasilan piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi dapat menjadi model nasional dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Tim Redaksi
