JAKARTA, InfoPublic.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi faktor krusial dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital. Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat dalam menyampaikan narasi resmi di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat dan masif.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar pada Rabu (4/2/2026) di Jakarta Pusat. Forum ini dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Meutya menyampaikan bahwa dalam era digital saat ini, humas pemerintah tidak bisa lagi memilih antara kecepatan atau ketepatan. Keduanya harus berjalan beriringan agar informasi resmi dapat sampai kepada masyarakat sebelum disinformasi menguasai ruang publik.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jika kita tidak cepat, ruang informasi akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya pesan yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik pemerintah semakin kompleks seiring masifnya produksi dan distribusi konten di media sosial. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi publik tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan yang disusun, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar dipahami dan diterima masyarakat.
“Ukuran keberhasilan humas bukan pada apa yang kita tulis, tetapi apa yang sampai ke publik. Ketika informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga merupakan kegagalan komunikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa fungsi komunikasi publik kini telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan pemerintahan. Reputasi pemerintah serta keberhasilan berbagai program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi narasi dan suara negara di ruang publik yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi. Menurutnya, disinformasi bekerja secara kolektif dan terorganisasi, sehingga tidak dapat dihadapi secara parsial atau sendiri-sendiri.
“Kalau disinformasi bekerja secara berjejaring, maka humas pemerintah juga harus membangun jejaring. Kolaborasi menjadi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital saat ini,” kata Meutya.
Ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor melalui pertukaran data, penguatan pemberitaan antarinstansi, serta respons isu yang terkoordinasi agar narasi pemerintah tetap utuh dan dipercaya publik.
Selain kolaborasi, Meutya juga menekankan pentingnya penguatan dan konsolidasi data sebagai fondasi utama komunikasi publik yang cepat dan akurat. Menurutnya, kesiapan bank data di internal kementerian dan lembaga menjadi prasyarat mutlak agar humas dapat merespons isu strategis secara sigap.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang luas di ruang publik,” jelasnya.
Menutup arahannya, Meutya Hafid mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal maupun lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan pendekatan komunikasi yang beragam namun tetap satu tujuan.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam dan gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas pemerintah hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun harus kita hadapi bersama,” pungkasnya.
Tim Redaksi
