Halmahera Selatan, InfoPublic.id– Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, resmi digelar pada Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan mengusung tema “Memperkuat Transformasi Pelayanan Publik yang Berdaya Saing dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah.”
Musrenbang Kecamatan Pulau Makian dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta perwakilan lintas sektor, antara lain Babinsa Pulau Makian, Kapolsek Pulau Makian, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pulau Makian, Kepala Puskesmas Pulau Makian, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kecamatan Pulau Makian.
Dalam forum tersebut, tercatat empat desa yang tidak menghadiri kegiatan Musrenbang, yakni Desa Waigitang, Desa Suma, Desa Dauri dan Desa Wailoa. Sementara itu, sebelas desa lainnya hadir dan menyampaikan usulan pembangunan, meliputi Desa Rabut Daiyo, Waikyon, Gorup, Walo, Dalam, Gitang, Kyowor, Matatengin, Sangapati, Ployli, dan Desa Gurua.
Musrenbang Kecamatan Pulau Makian juga menghadirkan partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, hingga perwakilan kelompok masyarakat dan aparatur pemerintah desa. Berbagai usulan strategis disampaikan peserta, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan akses air bersih, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Camat Pulau Makian menyampaikan bahwa seluruh hasil dan usulan Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan RKPD Kecamatan Pulau Makian Tahun 2027, sebelum diintegrasikan ke dalam RKPD Kabupaten Halmahera Selatan.
“Setiap usulan akan melalui tahapan verifikasi dan evaluasi agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.
Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mempercepat transformasi pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Tim Redaksi
