Jakarta, InfoPublic .id – Pemerintah terus mempercepat transformasi tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui program piloting digitalisasi bansos yang terintegrasi dengan penguatan peran pemerintah daerah. Sosialisasi program tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Bappenas Rahmad Pambudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi bangsa harus diawali dengan transformasi data.
“Presiden menegaskan bahwa fondasi utama perubahan adalah data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang baik, kebijakan tidak akan efektif,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengungkapkan, hasil piloting digitalisasi bansos yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dampak yang signifikan. Setelah data penerima bansos diukur menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil ditekan hingga 28,2 persen.
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa integrasi data sosial ekonomi nasional mampu meningkatkan akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, digitalisasi bansos menjadi bagian dari transformasi digital nasional melalui penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mencegah kebocoran anggaran negara.
Pada tahun 2026 ini, pemerintah berencana memperluas program piloting digitalisasi bansos ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersatu dan berkolaborasi demi menyukseskan program tersebut.
“Keberhasilan transformasi digital bansos sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kita harus bergerak bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Luhut.
Pemerintah optimistis, dengan penguatan sistem digital dan basis data tunggal, program bantuan sosial ke depan akan semakin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia
