Bogor, Infopublic.id– Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penguasaan ekonomi nasional oleh segelintir elite pengusaha yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan pengarahan kepada peserta Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1).
Dalam pemaparannya, Sjafrie menyebut terdapat sekitar 10 pengusaha yang menguasai sektor-sektor strategis perekonomian nasional. Meski tidak membeberkan identitas para pengusaha tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki data yang valid dan lengkap terkait aktivitas mereka.
“Secara administratif dan legalitas formal, usaha-usaha itu terlihat sah. Namun dalam praktiknya, banyak ditemukan pelanggaran dan aktivitas ilegal yang justru merugikan negara,” ujar Sjafrie.
Menurut Menhan, praktik ilegal tersebut mencakup eksploitasi sumber daya alam strategis seperti kelapa sawit, timah, hingga nikel yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahkan, sebagian hasil sumber daya tersebut diduga kuat diselundupkan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini bertugas melakukan penertiban serta penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di kawasan hutan dan sektor sumber daya alam lainnya. Sjafrie sendiri dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH.
Ia mengungkapkan, kebocoran keuangan negara akibat praktik ilegal tersebut mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sekitar Rp5.770 triliun. Angka ini, menurutnya, menjadi alarm serius bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Sjafrie menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dari aspek militer, melainkan juga dari sektor ekonomi. Dominasi ekonomi oleh segelintir pihak dapat melemahkan daya tahan bangsa serta mempersempit ruang gerak negara dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri.
“Jika ekonomi kita dikuasai oleh sedikit orang dan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, maka kedaulatan negara berada dalam ancaman serius,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah tegas dan terukur untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk menjaga kekayaan alam agar benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sumber: Indonesia Defense
Editor : Redaksi
