TERNATE, InfoPublic.id— Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bella, Kota Ternate, Kamis (29/1). Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Rakornas tersebut menjadi forum penting dalam menyatukan persepsi dan langkah pemerintah pusat serta daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2026. Acara ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, para Sekretaris Daerah provinsi se-Indonesia, perwakilan instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyoroti beratnya tantangan fiskal yang akan dihadapi pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan secara presisi dan berbasis prioritas, dengan tetap menjaga keberlanjutan program-program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Gubernur juga menekankan peran strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai pengawal kebijakan fiskal daerah agar setiap keputusan anggaran tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran dalam menghadapi kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem keuangan, revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta inovasi kebijakan fiskal yang adaptif.
Selain itu, Agus Fatoni juga mengemukakan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga skema pinjaman daerah yang terukur dan bertanggung jawab. Ia menargetkan agar serapan anggaran dapat dicapai secara proporsional setiap triwulan guna menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Kehadiran Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun dalam forum nasional tersebut menegaskan komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Polri, melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum, siap bersinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Sumber: Humas Polda Maluku Utara
Editor : Redaksi
