Jakarta — Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan sebanyak 595 Standar Nasional Indonesia (SNI) sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global.
Dengan penambahan tersebut, jumlah SNI aktif di Indonesia mencapai 10.081 standar, yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, kesehatan, energi, infrastruktur, hingga teknologi informasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan bahwa standardisasi memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan publik berjalan aman, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, sejumlah SNI yang ditetapkan juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, serta mitigasi risiko bencana.
> “SNI kami susun bukan sekadar regulasi teknis, tetapi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penguatan industri nasional,” ujar Kristianto dalam konferensi pers refleksi kinerja 2025 dan outlook 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Hingga akhir 2025, BSN mencatat 1.099 jenis produk atau sekitar 18,5 persen dari total produk beredar telah menerapkan SNI. Dari jumlah tersebut, 204 produk ber-SNI berhasil menembus pasar ekspor, yang menunjukkan bahwa standar nasional mampu meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk Indonesia di tingkat global.
Pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK), BSN turut memfasilitasi penerapan SNI kepada 775 UMK dan 52 organisasi, serta mendukung sertifikasi SNI bagi 149 pelaku usaha. Bahkan, sebanyak 19 UMK binaan BSN berhasil menembus pasar internasional dengan mengekspor berbagai produk unggulan, seperti durian, rumput laut, tempe, furnitur, hingga briket ke kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah.
Selain itu, BSN juga mencatat manfaat ekonomi dari adopsi standar internasional ke dalam SNI. Sepanjang 2025, masyarakat memperoleh penghematan biaya sekitar Rp3,7 miliar dari pembelian tujuh SNI adopsi internasional dibandingkan harus membeli standar internasional secara langsung.
Di bidang akreditasi, melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), BSN telah mengakreditasi 644 lembaga penilaian kesesuaian. Sementara di sektor metrologi, BSN memperoleh sembilan pengakuan internasional baru, sehingga total pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi Indonesia mencapai 164 lingkup.
Memasuki tahun 2026, BSN akan memfokuskan kebijakan pada pengendalian mutu barang beredar, perluasan pengakuan internasional, serta penguatan peran pihak ketiga dalam infrastruktur mutu nasional. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden RI dan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya pada sektor pangan, kesehatan, perumahan, energi, pendidikan, dan ketangguhan bencana.
> “Ke depan, standardisasi harus menjadi fondasi kedaulatan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Ini bukan hanya soal mutu produk, tetapi juga keberlanjutan pembangunan nasional,” tegas Kristianto.
Tim Redaksi
