Tangerang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana melakukan intervensi serius terhadap persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang Raya. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp35 miliar pada tahun 2026 untuk program normalisasi daerah aliran sungai (DAS).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan bahwa setelah pelaksanaan rapat koordinasi lintas pemerintah daerah, pihaknya akan langsung melakukan survei lapangan. Salah satu lokasi yang menjadi fokus awal adalah Sungai Cirarab di Kutabumi, yang melintasi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
Menurut Arlan, survei bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan banjir, sekaligus mengidentifikasi lokasi yang mengalami sumbatan aliran air. Sebelumnya, Dinas PUPR juga telah melakukan peninjauan ke Bendungan Sarakan di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.
“Kondisinya normal. Justru yang mengalami banjir itu di wilayah hulu, berarti ada indikasi sumbatan di aliran sungai,” ujar Arlan saat ditemui di Tangerang Selatan, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, bentuk intervensi yang akan dilakukan meliputi pengerukan sedimentasi lumpur, penataan alur sungai, serta pembangunan turap di sejumlah titik rawan. Hasil survei nantinya akan menjadi dasar penentuan lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan darurat.
“Anggaran saat ini masih bersifat gelondongan. Nantinya akan ditentukan lokasi-lokasi yang paling prioritas, terutama yang menjadi titik sumbatan, karena jika semuanya ditangani sekaligus tentu anggaran tidak mencukupi,” jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama Gubernur Banten serta para bupati dan wali kota se-Tangerang Raya, diketahui bahwa penyempitan sungai dan maraknya bangunan yang melanggar sempadan DAS menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi penanganan banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Banten, khususnya Tangerang Raya yang terdampak paling parah dalam beberapa hari terakhir.
“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi banjir di Provinsi Banten. Wilayah yang terdampak paling signifikan adalah Tangerang Raya,” ujar Andra.
Ia menegaskan, dalam pembahasan tersebut pemerintah daerah berfokus pada upaya mitigasi jangka panjang agar permasalahan banjir tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang.
“Kami tidak semata-mata menyalahkan faktor cuaca atau curah hujan yang tinggi, tetapi justru berupaya bersama-sama mencari solusi konkret yang harus dilakukan oleh semua pihak,” pungkasnya.
Tim Redaksi
