Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh guna mempercepat realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Evaluasi tersebut difokuskan pada pembangunan serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak penyaluran manfaat program kepada masyarakat.
Rapat evaluasi yang digelar pada Jumat (23/1/2026) itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi, Idah Syahidah Rusli Habibie. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa capaian pengembangan SPPG masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Dari rencana pengembangan sekitar 120 hingga 140 unit SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, hingga saat ini baru 44 unit yang benar-benar telah beroperasi. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan layanan gizi masyarakat yang terus meningkat.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa situasi ini memerlukan langkah percepatan dan pemerataan yang lebih kuat, khususnya untuk menjangkau wilayah aglomerasi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan layanan menjadi kunci keberhasilan Program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Idah Syahidah juga memaparkan sejumlah kendala yang selama ini menghambat operasional SPPG. Selain masih adanya unit yang berada dalam tahap pembangunan fisik, beberapa SPPG sebenarnya telah siap beroperasi namun terkendala persoalan administratif. Masalah yang kerap ditemui antara lain keterlambatan pelaporan, bahkan tidak adanya laporan sama sekali, sehingga proses pengajuan harus diulang dari awal.
“Kami akan memprioritaskan penyelesaian kendala administrasi ini agar SPPG yang sebenarnya sudah siap dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Pohuwato menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan khusus. Pasalnya, realisasi pembangunan SPPG di wilayah ini dinilai sangat lambat. Dari target 20 unit SPPG, baru tiga unit yang telah beroperasi. Tiga unit lainnya masih dalam tahap persiapan, sementara tiga unit terkendala laporan administrasi. Dengan kondisi tersebut, masih terdapat 11 titik yang sama sekali belum terealisasi dan harus memulai proses dari tahap awal.
Melihat masih banyaknya lokasi yang belum memiliki SPPG, Wakil Gubernur secara terbuka mengajak para calon investor untuk menangkap peluang pembangunan SPPG di titik-titik yang masih kosong. Beberapa lokasi yang disebutkan antara lain Kecamatan Sipatana di Kota Gorontalo serta sejumlah wilayah lain yang menjadi target namun belum terwujud hingga kini.
Di akhir arahannya, Idah Syahidah tidak hanya menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur SPPG, tetapi juga kesiapan ketahanan pangan lokal sebagai penopang utama program. Ia mengingatkan bahwa jika nantinya seluruh 140 SPPG dapat beroperasi secara serentak, maka ketersediaan bahan baku pangan lokal harus benar-benar terjamin.
“Jangan sampai seluruh SPPG sudah berjalan, tetapi bahan baku justru didatangkan dari luar Gorontalo. Selain meningkatkan biaya operasional, hal ini juga berpotensi menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap melalui evaluasi dan langkah percepatan ini, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal sekaligus mendorong penguatan ekonomi dan ketahanan pangan lokal di daerah.
Tim Redaksi
