Davos, Swiss – Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN tidak dapat diukur hanya dari adopsi teknologi canggih atau besarnya nilai ekonomi digital, melainkan dari seberapa luas manfaat teknologi tersebut dirasakan oleh masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam sesi diskusi “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026).
Menurut Meutya, pertanyaan utama bukan sekadar apakah ASEAN bergerak cepat, tetapi cepat untuk siapa dan ke arah mana. Ia menyoroti bahwa narasi kecepatan digital kerap terjebak pada angka adopsi Artificial Intelligence (AI) dan nilai ekonomi digital, padahal tantangan terbesar adalah memastikan teknologi dapat diakses secara merata oleh ratusan juta penduduk di kawasan.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja, ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya.
Menkomdigi menekankan bahwa inklusivitas adalah bagian tak terpisahkan dari kesiapan digital. Kecepatan pembangunan infrastruktur digital tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.
“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.
Meutya juga menjelaskan bahwa ASEAN tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital di kawasan. Kerangka kerja ini dirancang bukan sekadar sebagai perjanjian dagang, melainkan sebagai “sistem operasi” yang memperkuat konektivitas antarnegara.
Salah satu bukti nyata interoperabilitas ini adalah keberhasilan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat digunakan lintas negara, termasuk di Thailand dan Malaysia. Selain itu, posisi netral ASEAN dinilai sebagai kekuatan strategis yang membuka akses luas terhadap teknologi dan investasi global.
“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegas Meutya.
Transformasi digital, menurut Menkomdigi, hanya akan menjadi nyata apabila setiap inovasi dan teknologi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga wilayah terpencil, sehingga percepatan digital benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
Tim Redaksi
