Ternate, 14 Oktober 2025 – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., memimpin rapat internal bersama Wakapolda, pejabat utama, serta para Kapolres jajaran di Aula Ditlantas Polda Maluku Utara, Selasa (14/10/2025).
Rapat tersebut digelar untuk membahas kesiapan pengamanan menjelang sejumlah agenda penting, termasuk kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Maluku Utara.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan, seperti kegiatan Kohati dan Musyawarah KONI yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.
“Kegiatan ini rawan, sehingga perlu diantisipasi secara matang,” ujar Irjen Waris.
Kapolda juga menjelaskan bahwa dalam pengamanan VVIP, Polri berperan mendukung TNI dengan fokus pengamanan di Ring 3, serta membantu di Ring 2. Ia menegaskan seluruh personel harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Rekan-rekan yang bertugas di Ring 3 harus betul-betul siap. Jangan sampai gangguan kamtibmas menembus Ring 2 maupun Ring 1,” tegasnya.
Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya penampilan personel, terutama bagi anggota yang menggunakan pakaian dinas. Ia menegaskan bahwa tidak ada anggota yang diperbolehkan membawa senjata api kecuali yang telah ditetapkan, seperti tim jibom.
Kapolda juga memerintahkan Dir Samapta dan Kasat Samapta untuk menyiapkan pasukan Dalmas di titik-titik strategis. Ia menekankan agar pasukan Raimas berkolaborasi dengan tim anti-anarki serta melakukan patroli awal di jalur yang akan dilalui Wakil Presiden.
Dalam aspek kesehatan, Kabiddokkes diminta menyiapkan ambulans dan berkoordinasi dengan Kesdam untuk mengantisipasi kondisi darurat, baik terhadap pejabat maupun personel pengamanan.
“Ambulans harus siap digunakan untuk kepentingan personel pengamanan,” tandas Kapolda.
Menutup arahannya, Irjen Waris mengingatkan bahwa area publik seperti pasar, stadion, dan lokasi konser merupakan tempat yang dinamis dan berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Tempat-tempat seperti itu sulit dikendalikan dan mudah memicu kericuhan. Karena itu, segala potensi gangguan kamtibmas harus diantisipasi secara menyeluruh,” pungkasnya.
