Foto Walikota Ternate dan Wakil walikota sosialisasi anti korupsi di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (30/9/2025).
Ternate – InfoPulic.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ternate menggelar sosialisasi anti korupsi di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan ini diikuti puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Sosialisasi bertujuan memperkuat integritas, menumbuhkan budaya anti korupsi, serta mengendalikan praktik gratifikasi. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan berita acara penyampaian Internal Audit Charter (Piagam Audit Intern) sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan di lingkup Pemkot Ternate.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik, melemahkan moral, dan menghambat pembangunan. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan,” tegasnya.
Wali Kota menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta implementasi rencana aksi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Menurutnya, sosialisasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tauhid Soleman juga mengingatkan pentingnya membangun kesadaran kolektif di lingkungan ASN. Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai integritas, menolak gratifikasi, dan menutup celah praktik korupsi.
“Budaya anti korupsi harus menjadi bagian dari keseharian. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang maupun gratifikasi,” tandasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemkot Ternate untuk berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat.
