InfoPublic.com, HALSEL – Dua fraksi DPRD Halmahera Selatan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partaim Kebangkitan Bangsa (PKB), melayangkan catatan kritis terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah, Kamis.
Fraksi PKS yang disampaikan oleh Iwan Nan menyoroti sisi pendapatan daerah. Dalam dokumen perubahan APBD 2025, pos pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,207 triliun, naik sekitar Rp90,4 miliar dibanding APBD pokok. Meski demikian, PKS menilai masih banyak sektor pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal.
“Pajak bangunan gedung atau jasa lainnya bisa digarap lebih serius agar PAD kita benar-benar optimal,” kata Iwan.
PKS juga meminta pemerintah daerah serius menagih utang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Iwan, BPKAD Halsel dinilai minim komunikasi sehingga penagihan macet. “Selama ini DPRD yang intens berkomunikasi, padahal DPRD tidak punya kewenangan menagih. Kami minta satker terkait lebih maksimal,” ujarnya.
Selain itu, PKS mengingatkan agar seluruh OPD menuntaskan kegiatan sebelum tahun anggaran berakhir. Mereka juga menyoroti tekanan fiskal akibat pemangkasan Rp109 miliar oleh pusat dan kenaikan gaji PNS serta PPPK yang belum terakomodasi. “Sepanjang kebijakan anggaran sesuai norma, PKS mendukung penuh langkah Pemda Halsel,” kata Iwan.
Fraksi ini juga menyinggung program makan bergizi gratis untuk siswa. PKS menemukan laporan makanan basi di beberapa sekolah. “Pemda harus evaluasi berkala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Djunaedi Abusama menekankan pentingnya penyelesaian utang daerah, terutama utang pihak ketiga. “Jika tidak dilunasi, persoalan ini akan terus menjadi beban dan polemik dalam pembahasan anggaran,” kata Djunaedi.
PKB juga menyoroti pergeseran anggaran yang cenderung mengutamakan proyek besar seperti pembangunan jalan senilai Rp45 miliar oleh Dinas PUPR. Menurut Djunaedi, program penanganan banjir melalui normalisasi sungai mestinya lebih prioritas. “Kami minta penjelasan utuh berbasis kelayakan dan kepatutan dalam pembahasan berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, PKB meminta Pemda menghadirkan tim optimalisasi PAD dalam rapat selanjutnya agar DPRD bisa mengukur efektivitas kinerja peningkatan pendapatan. Mereka juga mendesak Pemda lebih serius mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan anggaran di DP3KB.
Di luar pembahasan APBD, PKB juga menitip pesan terkait tapal batas desa serta wacana pemekaran desa dan kecamatan.(*)
