Jakarta – Ketua Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT), M. Reza A. Syadik, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak hari pertama sudah dihadapkan pada situasi yang diduga ada kaitanya dengan operasi politik senyap. Rangkaian peristiwa aneh, kontradiktif, hingga kriminalisasi tokoh oposisi menurutnya bukanlah kebetulan, melainkan indikasi adanya skema sistemik untuk melemahkan, bahkan menjatuhkan presiden yang sah.
“Awalnya Jokowi memuji Prabowo sebagai presiden terkuat. Tetapi hanya beberapa hari kemudian lahir demonstrasi besar dengan platform Indonesia Gelap. Ini jelas paradoks: satu sisi dipuji, di sisi lain dilemahkan. Dugaanya pasti ada tangan yang menunggangi momentum meskipun sebagaian besar murni dengan kesadaran memberi kritikan,” tegas Reza dalam keterangan pers, Rabu (20/8).
Indikator Politik Sabotase dalam hipotesa singkat. Reza menuturkan, ada sederet peristiwa yang jika ditarik dalam satu benang merah, menunjukkan pola sabotase. Mulai dari kasus perampasan pulau di Aceh yang untungnya bisa dikembalikan berkat intervensi negara hingga insiden tambang di Raja Ampat yang akhirnya dicabut. Bagi Reza, dua kasus ini adalah “alarm politik” bahwa jaringan lama masa pemerintahan Jokowi masih aktif memainkan peran dalam urusan sumber daya alam.
Ia juga mengkritik praktik kriminalisasi lawan politik. Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dinilai sebagai contoh jelas bagaimana hukum dipakai sebagai senjata politik. Namun, Presiden Prabowo justru mengambil jalan berbeda dengan memberi abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto.
“Ini langkah berani dan konsolidatif. Tapi jangan lupa, masih ada residu kekuasaan lama di kabinet. Justru sisa-sisa inilah yang bisa menjadi ‘tangan dalam’ mengacaukan stabilitas secara senyap,” kata Reza.
Mari kita lihat gelombang protes di Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan PBB juga dinilai tidak sepenuhnya murni. “Ya, protes itu lahir dari amarah rakyat dengan kesadaran penuh untuk melawan kekuasaan yang sombong. Tapi eskalasinya begitu rapi dan terstruktur. Sulit dipisahkan dari permainan elit yang memanfaatkan keresahan rakyat untuk tujuan politik lebih besar,” ujarnya.
Lebih serius lagi, Reza menyoroti kasus korupsi tambang di Maluku Utara yang terbongkar KPK sejak 2023. Nama Bobby Nasution, menantu Jokowi, bahkan disebut dalam persidangan. “Jika ini terbukti, sangat wajar bila kita melihat ada serangan balik dari kelompok lama yang berusaha menggembosi Prabowo. Tentu geng kabinet lama mereka pasti mempertahankan jaringan rente tambang dengan segala cara, termasuk melemahkan Presiden,” jelasnya.
Pemberantasan Mafia Tambang, akankah ada ncaman balik oligarki?. Pernyataan Presiden Prabowo untuk menindak tegas 1.063 tambang ilegal yang diduga dibekingi oknum TNI-Polri dan actor politik lainya, dinilai sebagai langkah monumental. Potensi kerugian negara dari tambang ilegal itu mencapai Rp300 triliun.
“Ini pukulan telak terhadap oligarki tambang. Tapi mari kita realistis, keberanian Presiden RI ini bisa jadi akan memicu serangan balik senyap, Oligarki tidak akan diam, mereka bisa menggunakan isu ekonomi, hukum, bahkan mobilisasi massa untuk menciptakan instabilitas nasional. Jadi apa yang kita hadapi bukan sekadar masalah tambang, tetapi benturan kepentingan besar antara agenda bersih-bersih negara dengan kepentingan status quo,” tegas Reza.
Reza menyerukan konsolidasi kaum muda intelektual untuk mendukung agenda Presiden.
“Sebagai rakyat yang cinta tanah air, kita tidak boleh membiarkan Presiden berjuang sendirian, apalagi sebagai Putra Maluku Utara yang mana tambang merajalela, tanah adat dirampas, dan ilegal mining tumbuh subur. Jika oligarki tambang dibiarkan, maka negeri ini akan tenggelam dalam persekongkolan mafia tambang. Kaum muda, di manapun berada khususnya di Maluku Utara harus berdiri bersama Presiden Prabowo untuk membela negara, untuk kepentingan rakyat” pungkasnya.
