Ternate, — Isu tambang ilegal, peredaran minuman keras (miras), hingga rekrutmen anggota Polri menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hidayatullah Sjah, dan Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, yang berlangsung di Ternate pada Jumat (1/8/2025).
Pertemuan ini menjadi ajang dialog strategis antara legislatif dan kepolisian dalam menjawab tantangan sosial dan keamanan di wilayah Maluku Utara.
Kapolda Irjen Pol Waris Agono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk menangani aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi sorotan publik. Salah satu pendekatan yang dikedepankan adalah legalisasi tambang rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai wilayah percontohan.
> “Kami berupaya agar aktivitas tambang yang selama ini ilegal bisa ditata melalui skema IPR dan WPR. Ini adalah solusi jangka panjang yang kami dorong untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan,” ujar Kapolda Kepada Awak Media.
Selain itu, Kapolda juga menyoroti persoalan miras yang dinilai sebagai pemicu utama berbagai tindak kriminal di wilayah Maluku Utara. Ia menegaskan, kepolisian terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran miras ilegal.
> “Sebagian besar kasus kriminal dipicu oleh pengaruh miras. Karena itu, pengawasan akan terus kami tingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan,” tegas Waris.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayatullah Sjah juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan kuota penerimaan anggota Polri dari wilayah Maluku Utara. Hal ini penting untuk memberikan ruang lebih besar bagi putra-putri daerah dalam berkarier di institusi Polri.
Kapolda menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa seleksi Polri di wilayah Maluku Utara dilakukan secara profesional dan transparan, dengan terus mendorong partisipasi generasi muda daerah.
> “Kami terbuka dan mendukung penuh partisipasi anak muda dari Malut dalam seleksi Polri. Dukungan DPD RI terhadap program-program kami sangat kami apresiasi,” ujarnya.
Irjen Waris menutup pertemuan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah serta mempercepat pembangunan.
> “Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan mendorong kemajuan daerah. Dukungan DPD RI akan memperkuat langkah-langkah strategis kami ke depan,” tutupnya.
Redaksi: Ryo
