Kupang — Dalam upaya memperkuat strategi kontra radikalisasi dan membangun ketahanan ideologi di tengah masyarakat, Divisi Humas Polri bekerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Teroris Musuh Kita Bersama”. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Bijaksana Polresta Kupang Kota pada Selasa pagi (29/7/2025), dan melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari akademisi, mahasiswa, tokoh agama, hingga unsur pemerintahan.
FGD yang dimulai pada pukul 09.40 WITA ini dibuka oleh Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Djoko Lestari, S.I.K., M.M., dan dilanjutkan dengan sambutan utama dari Kabag Disindig Divhumas Polri, Kombes Pol Rahmanto Sujudi, S.I.K., yang hadir mewakili Divisi Humas Polri.
Dalam sambutannya, Kombes Rahmanto menekankan bahwa penanggulangan radikalisme tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata. “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Paham radikal tumbuh subur di ruang-ruang kosong yang tidak terisi oleh pendidikan, pemahaman nilai, dan dialog yang sehat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Polri harus hadir secara humanis dan aktif membaur dengan masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator ruang sosial yang aman dan damai.
Sebagai narasumber utama, Dr. Simplexius Asa, SH, MH., akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam memerangi radikalisme secara sistematis dan kolektif. “Kita tidak bisa menyerahkan seluruh beban ini kepada negara. Harus ada gerakan masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga ruang publik dari infiltrasi paham ekstrem,” ungkapnya.
Diskusi yang berlangsung hangat ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari berbagai kalangan. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, membahas cara-cara menangkal penyebaran paham radikal di lingkungan kampus, media sosial, serta komunitas lokal. Para peserta menyampaikan pandangan kritis sekaligus apresiasi terhadap pendekatan yang bersifat edukatif dan inklusif.
Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., selaku Kabid Humas Polda NTT, menambahkan bahwa Polri mengedepankan pendekatan lunak dalam menangani isu radikalisme. “Kami ingin masyarakat melihat kehadiran Polri tidak hanya saat terjadi konflik, tetapi juga dalam keseharian, sebagai mitra dialog, pendengar, dan pelindung,” jelasnya.
Lebih lanjut, strategi kontra radikalisasi yang dibangun Polri mencakup pencegahan melalui literasi ideologi, peningkatan kepercayaan masyarakat, deteksi dini berbasis intelijen sosial, serta kerja sama lintas sektor. Semua itu bertujuan menciptakan sinergi nasional untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman ideologi kekerasan.
FGD ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Polri dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif dan berdaya tangkal tinggi. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Polri berharap tercipta ruang publik yang kondusif, toleran, dan terbebas dari pengaruh radikalisme yang merusak.
