Jakarta, InfoPublic.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam proses digitalisasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
“Kami sedang menguji ketahanan sistem SPLP bersama BSSN, terutama saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar. Ini sangat krusial agar penyaluran bansos berjalan akurat, cepat, dan aman,” kata Meutya.
SPLP merupakan sistem utama yang menghubungkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Meutya juga meminta semua pihak membuka akses terhadap data Program Perlindungan Sosial, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdasarkan data yang valid.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya percepatan konsolidasi data lintas instansi guna mendukung keberhasilan digitalisasi bansos yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Saya minta kerja sama ini terus dikembangkan. Evaluasi juga perlu dilakukan di setiap tahap agar program bisa berjalan optimal,” ujar Luhut.
Meutya Hafid hadir dalam rapat tersebut bersama Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba. Pemerintah berharap integrasi data dan keamanan siber yang kuat menjadi fondasi utama dalam transformasi digital layanan publik, khususnya dalam program-program perlindungan sosial.
