LABUHA, 26 Juni 2025, InfoPublic.id — Rapat paripurna antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) berjalan sukses dengan membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah menegaskan tidak adanya perubahan signifikan dalam sektor pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam laporannya mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 2,094 triliun atau setara dengan 95,8 persen dari target yang direncanakan, sementara realisasi belanja mencapai Rp 1,26 triliun atau 94,57 persen.
“Realisasi ini menunjukkan adanya pengelolaan yang cukup optimal, walaupun kami akui masih banyak yang harus dievaluasi, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis dan efektivitas program di lapangan,” ujar Bassam di hadapan para anggota DPRD dan pejabat Pemda yang hadir dalam forum resmi di Gedung DPRD Halsel, Kamis (26/6).
Selain membahas capaian anggaran, pemerintah juga menyampaikan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Penegasan komitmen ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap publik.
“Pemda Halsel tidak hanya melihat rekomendasi BPK sebagai kritik, tetapi sebagai masukan strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan program pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut akan kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Dukungan dari legislatif pun menguatkan arah kebijakan ini. DPRD menilai Pemda Halsel berada di jalur yang benar dalam membangun sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Ketua Fraksi Gabungan DPRD bahkan menyarankan agar Pemda segera menyusun rencana aksi konkret atas rekomendasi BPK.
“Kami berharap pemda tidak hanya menindaklanjuti secara administratif, tetapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi internal yang menyeluruh,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemda dan DPRD dalam menciptakan tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. Pemerintah dan DPRD berkomitmen melanjutkan kerja sama strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Red
