Sofifi, – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus memperkuat sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemprov Malut mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,98 miliar untuk mendanai berbagai program strategis perikanan pada tahun anggaran 2025.
Salah satu program prioritas adalah pembangunan fasilitas cold storage berkapasitas 20 ton di tiga kabupaten, yakni Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Halmahera Selatan. Masing-masing lokasi menerima anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Cold storage ini berfungsi untuk menjaga mutu hasil tangkapan nelayan agar tetap segar dan memiliki nilai jual yang kompetitif di pasar.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun dua unit pabrik es berkapasitas 5 ton yang berlokasi di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara (Kepulauan Sula), dan Desa Dabo, Kecamatan Maba Utara (Halmahera Timur). Masing-masing proyek tersebut dianggarkan sebesar Rp3 miliar.
Tak hanya fokus pada infrastruktur penyimpanan dan pengolahan, Pemprov Malut juga mengalokasikan lebih dari Rp19 miliar untuk pengadaan kapal perikanan berkapasitas 1–3 Gross Ton (GT) yang akan didistribusikan ke nelayan di sejumlah wilayah seperti Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
Program lainnya meliputi pengadaan rumpon laut dalam, pengembangan budidaya rumput laut, serta penyediaan alat tangkap modern untuk nelayan skala kecil dan menengah. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat daya saing sektor perikanan Maluku Utara sekaligus mendorong produktivitas nelayan lokal.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menekankan bahwa pengembangan sektor perikanan harus berjalan beriringan antara peningkatan produksi dan keberlanjutan ekosistem laut.
“Selain infrastruktur tangkap, kita juga dorong sektor budidaya air payau dan air tawar, serta pengolahan hasil laut. Termasuk rehabilitasi fasilitas pengolahan di Dufa-Dufa dan Wainin,” ujar Sherly Laos saat ditemui di Sofifi, Senin (23/6/2025).
Ia juga menginstruksikan kepada DKP Maluku Utara untuk menjalin sinergi lintas sektor serta mempercepat pelaksanaan program agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar nyata bagi nelayan. Program ini bukan sekadar proyek, tapi solusi untuk kehidupan yang lebih baik,” tegas Sherly.
Gubernur pun menegaskan pentingnya tata kelola program yang efisien, bersih, dan transparan agar seluruh anggaran benar-benar menyasar kebutuhan nelayan kecil yang selama ini menjadi ujung tombak sektor kelautan di provinsi ini. Red
