Tidore, InfoPublic.id – Kota Tidore Kepulauan resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tingkat Provinsi Maluku Utara, yang akan digelar pada 24 Juni 2025 di Pelataran Pantai Tugulufa.
Penunjukan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam rapat koordinasi bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara, Senin (16/6/2025).
“Ini merupakan kehormatan sekaligus prestasi bagi Kota Tidore Kepulauan. Semoga pelaksanaan Harganas dapat menjadi momentum positif untuk mendatangkan lebih banyak kegiatan berskala besar di kota ini,” ujar Muhammad Sinen.
Wali Kota juga menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh dan membentuk tim khusus guna mengoordinasikan seluruh aspek teknis kegiatan.
Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, menjelaskan bahwa Tidore dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Capaian Kota Tidore dalam penurunan angka stunting menjadi salah satu alasan utama pelaksanaan Harganas dipusatkan di sini,” terang Ansar.
Ketua Panitia Harganas ke-32 tingkat Provinsi Maluku Utara, Ulfa Magfirah, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Rangkaian kegiatan Harganas akan diawali dengan program Sejuta Akseptor yang berlangsung dari 16 hingga 30 Juni 2025. Program ini menyediakan layanan KB gratis di seluruh Indonesia, dengan target untuk Provinsi Maluku Utara sebanyak 4.225 akseptor. Pelayanan akan dilaksanakan serentak di seluruh fasilitas kesehatan yang tersedia.
Selain itu, akan digelar pula Kirab Bangga Kencana di setiap kabupaten/kota paling lambat 23 Juni 2025. Dalam kirab ini, lima pataka akan dikirab, masing-masing mewakili lima program prioritas nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. **
