Ternate, InfoPublic.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Graal Taliawo, menilai program-program pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Hal ini terutama terlihat dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Pernyataan itu disampaikan Graal usai melakukan kunjungan kerja dan pengawasan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Kota Tidore Kepulauan, Jumat (13/6/2025).
> “Dari hasil pengawasan, saya temukan banyak program pemerintah yang belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ungkapnya kepada wartawan di Ternate.
Graal mencontohkan kondisi di wilayah pesisir Gane dan Pulau Bacan, di mana masyarakat masih mengeluhkan pembangunan talud yang hingga kini belum terealisasi, meski telah lama disuarakan.
> “Selama ini pemerintah seperti tidak hadir. Banyak keluhan disampaikan masyarakat kepada kami, tapi tak direspons pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi pendidikan di daerah terpencil. Saat mengunjungi Desa Matuting, Halmahera Selatan, Graal mendapati sekolah tanpa pagar serta kekurangan tenaga pendidik, yang menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
> “Kalau pendidikan saja diabaikan, bagaimana dengan sektor lainnya? Ini sangat memprihatinkan,” ujar Graal.
Melihat berbagai keluhan tersebut, Graal menyimpulkan bahwa negara melalui pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan tertinggal.
> “Negara belum benar-benar membawa dampak kesejahteraan karena tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat bawah,” tandasnya.
Sebagai solusi, Graal mendorong adanya sinergi antara Gubernur Maluku Utara dan kepala daerah di kabupaten/kota, terutama dalam mendorong program prioritas ke tingkat pusat.
> “Saya sarankan gubernur tidak berjalan sendiri saat mengusulkan program ke kementerian. Ajak bupati atau wali kota ikut serta, agar usulan daerah lebih kuat dan bisa direspons dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif antarlevel pemerintahan akan membuat kebijakan pembangunan lebih efektif dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Maluku Utara. **
