Siak, InfoPublic.id – Ribuan warga dari dua kampung, yakni Kampung Tumang dan Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan perkantoran dan permukiman karyawan PT SSL Seraya, Rabu (11/6/2025). Aksi tersebut menyebabkan seluruh aktivitas perusahaan lumpuh total.
Dalam orasinya, warga menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons manajemen PT SSL dalam menangani konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun. Meski proses mediasi telah beberapa kali dilakukan, masyarakat menilai hasilnya masih jauh dari harapan dan tidak menyentuh akar persoalan.
Kedatangan warga yang bertujuan untuk kembali membuka ruang dialog, justru disambut dingin oleh pihak perusahaan. Sikap acuh tak acuh itu memicu ketegangan di lapangan, bahkan nyaris berujung ricuh.
Merespons situasi genting tersebut, Bupati Siak, Afni Z, bersama Dandim 0322/Siak Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho, Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra, dan anggota DPRD Siak, Sujarwo, turun langsung ke lokasi untuk menenangkan massa dan mengawal proses penyelesaian secara damai.
> “Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang saya cintai, mohon tahan diri dan bersabarlah. Persoalan ini menyangkut kita semua. Kami hadir di sini untuk masyarakat. Jadi tolong tinggalkan lokasi dan beri ruang bagi proses penyelesaian,” imbau Bupati Afni kepada warga, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa proses penyelesaian konflik antara warga dan perusahaan masih terus berjalan dalam jalur mediasi resmi. Karena itu, semua pihak diminta untuk menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak mengambil tindakan yang melampaui kesepakatan.
> “Ini sudah di luar jalur kesepakatan yang telah dibangun. Mari kita tindak lanjuti secara terhormat dan hormati aturan main yang ada,” ujarnya.
Bupati Afni juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus berpijak pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan investasi.
Untuk menindaklanjuti tuntutan warga, Pemkab Siak telah menjadwalkan pertemuan resmi dengan manajemen PT SSL pada Kamis, 12 Juni 2025, pukul 14.00 WIB. Afni berharap pihak perusahaan hadir dan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini secara adil.
> “Saya harap PT SSL hadir. Anda beraktivitas di atas tanah masyarakat, maka mari kita duduk bersama dan cari solusi yang tidak merugikan siapa pun. Jangan sampai yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu,” tegas Bupati Siak.
Aksi warga ini menjadi sinyal keras bahwa konflik agraria masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat, inklusif, dan berkeadilan, agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas.
